Maudy Ayunda Minta Maaf: Kapan Giliran Pejabat Kita?

Pagi tadi, di tengah kabut asap dan jerebu karhutla Ketapang yang beberapa pekan terakhir menemani kehidupan sehari-hari kami, saya nggak sengaja membaca permintaan maaf dari Maudy Ayunda.

Reaksi pertama saya: “Hebat betul.”

Fenomena Langka Bernama Mengaku Salah

Bukan apa-apa. Sebagai orang yang hidup di Konoha, melihat tokoh besar mau mengaku salah itu fenomena langka—lebih langka dari melihat pejabat publik naik kendaraan umum tanpa bawa videografer sendiri.

Di negeri ini, pejabat yang kebijakannya saja sudah kebukti bikin susah rakyat masih boro-boro mau minta maaf. Dikritik pakar, alih-alih introspeksi, yang keluar malah kata “goblok”.

Seolah-olah gelar “pejabat” sudah otomatis satu paket dengan sertifikat kebal salah.

Beberapa hari lalu, saya memang sempat menulis soal Maudy Ayunda, mindfulness, dan asap karhutla di Ketapang. Saya akui, tulisan itu saya buat dalam kondisi reaktif (kalau nggak mau dibilang cranky).

Asap masuk kamar, mata perih, bangun tidur dada sesak. Dalam kondisi paru-paru megap-megap minta oksigen, disuruh mindfulness itu rasanya kayak disuruh senyum waktu sandal mahal kita hilang di masjid.

Kabut asap menyelimuti ruas jalan di Ketapang, Kalimantan Barat, 22 September 2026. (Tangkapan layar video milik kolega.)

Lalu, di luar dugaan, Maudy minta maaf.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Maudy Ayunda (@maudyayunda)

Bukan Klarifikasi Sebelas Menit ala Influencer

Sebagai netizen Indonesia yang dibesarkan oleh kerasnya kolom komentar, saya agak kaget. Maudy nggak melakukan “Protokol Standar Klarifikasi Influencer”. Dia nggak muncul di video berdurasi sebelas menit, pakai baju putih polos, rambut sedikit berantakan, diiringi musik piano sedih, lalu menghela napas panjang dan bilang, “Guys, aku sebenarnya nggak bermaksud seperti itu, kalian salah paham…”

Ia nggak melakukan itu blas. Ia sungguhan minta maaf.

Saya baca tulisannya. Maudy bilang ada perspektif dan konteks yang belum cukup ia pertimbangkan. Dia bilang masih perlu banyak belajar, lebih banyak mendengar, lebih peka, dan lebih berempati.

Di internet, tempat di mana urat leher lebih sering dipakai daripada urat malu, bentuk “pertobatan” seperti itu sangat layak dihargai. Kalimat semacam “mungkin saya memang belum melihat semuanya” adalah barang mewah di tengah orang-orang yang merasa sudah tahu segalanya.

Saya Belum Siap Jadi Murid Zeno dari Citium

Tentu saja, permintaan maaf ini nggak bikin saya tiba-tiba berubah haluan jadi penggemar berat mindfulness dan stoikisme.

Saya nggak tau apakah karamnya kapal Zeno dari Citium—yang jadi cikal bakal lahirnya stoikisme itu—lebih parah dari karhutla di Kalimantan. Tapi paling nggak, Zeno mungkin merenung di teras Athena tanpa perlu batuk-batuk.

Saya juga ragu apakah pejabat kita sebijak Marcus Aurelius. Marcus menulis buku filsafat Meditations untuk sibuk mengendalikan dirinya sendiri, sementara pejabat kita sibuk konferensi pers untuk mengendalikan narasi.

Besok pagi, kalau asap karhutla masih masuk kamar, saya juga nggak akan berdiri di depan jendela, merentangkan tangan, lalu bergumam, “Namaste. Saya menerima kehadiranmu dengan lapang dada, wahai partikulat PM2.5. Mari berkolaborasi di dalam paru-paruku.”

Nggak begitu konsep koeksistensi manusia dengan alam semesta, Bos. Kalau beracun, ya saya tetap misuh.

Belajar Mendengar dari Gus Dur (PR buat Pejabat Kita)

Tapi intinya begini: saya sudah menulis panjang-lebar untuk meminta orang mendengarkan realitas kami di sini. Sekarang, orangnya—dalam hal ini Maudy—sudah benar-benar mau mendengar dan merenung, meski bukan karena membaca tulisan saya.

Masa iya giliran dia bicara, saya malah tutup telinga?

Bicara soal “mendengar”, saya punya sedikit cerita. Selama bertahun-tahun di Komunitas GUSDURian Jogja, saya belajar: kita mungkin cuma butuh dua jam untuk belajar public speaking, tapi nggak cukup dua tahun untuk belajar mendengar.

Pakar kepemimpinan Otto Scharmer pernah membagi tingkat mendengarkan. Level paling bawah itu Downloading (dengar cuma buat membenarkan isi kepala sendiri).

Naik sedikit ada Factual Listening (mulai mau nerima fakta baru), lalu Empathic Listening (buka hati buat merasakan sudut pandang orang lain). Nah, di level paling atas ada Generative Listening (saat kita buang ego jauh-jauh untuk cari solusi bareng).

Sayangnya, level Generative ini susah. Pejabat kita banyakan mandek di level Downloading. Makanya kalau dikritik, sistem pertahanannya langsung aktif.

Kalau mau cari salah satu contoh orang yang menurut saya punya kemampuan mendengar luar biasa, ya Gus Dur.

Ada cerita menarik waktu Gus Dur ke Papua. Beliau duduk tenang, mendengarkan apa yang benar-benar dirasakan dan diinginkan masyarakat Papua. Waktu mereka bilang ingin bendera Bintang Kejora bersanding dengan Merah Putih, pejabat lain mungkin sudah panik dan teriak makar.

Gus Dur?

“Naikkan saja, kan cuma kain.”

Kurang lebih begitu respons yang kemudian populer.

Masuk akal, sih. Lha wong bendera klub bola yang kerjanya ngelawak di lapangan, hobinya sedekah poin, tsunami trofi yang nggak datang-datang, dan gawangnya sering jadi tempat wisata striker lawan aja (baca: Manchester United) boleh dikibarkan tinggi-tinggi dengan bangga kok.

Masa bendera kultural nggak boleh?

Buat saya, Gus Dur memahami esensi mendengar. Maudy Ayunda tampaknya sedang mempraktikkan itu. Sementara pejabat kita? Sepertinya masih sibuk mencari sinonim kata “goblok” di KBBI.

Terima Kasih, Maudy—Tapi Tolong Suruh Asapnya Pergi Dulu

Jadi, terima kasih, Maudy.

Saya masih akan tetap mengkritik kalau nanti ada yang menurut saya perlu dikritik. Anda juga tentu nggak perlu mengamini semua yang saya tulis.

Meski untuk urusan asap, saya tetap punya satu permintaan.

Tolong jangan suruh saya mindfulness dulu.

Suruh asapnya pergi.

Setelah itu, mungkin kita bisa meditasi sama-sama.

☕ Kalau tulisan ini bermakna buatmu, secangkir kopi dari kamu akan sangat bermakna buatku.