Ketika Kita Mampu Beli Tumbler Mahal tapi Nggak Ada Lagi Air Bersih untuk Mengisinya

“Kenapa berita tsunami kedua ini nggak seviral berita tumbler ya? Kalah sama berita perselingkuhan, ya kan?”

Kalimat itu meluncur begitu saja dari mulut Kurniawan (37)—atau yang akrab kami sapa Wawan.

Ia bukan pengamat media, bukan akademisi, bukan pula aktivis yang rajin mengutip jurnal. Wawan adalah salah satu petani binaan IAR Program Batutegi, Lampung.

Kami sedang duduk di gubuk milik Wawan, di Umbul Trimulyo, wilayah Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktan) Sumber Makmur, Kelompok 14. Kawasan ini berada di bawah naungan KPH Batutegi.

Pertemuan itu bagian dari proses pengumpulan data untuk buku Biografi Kolektif 20 Tahun IAR Indonesia yang sedang saya kerjakan.

Di sana, di antara pepohonan yang masih berusaha tegak, pertanyaan Wawan terasa lebih menggigil dan tajam daripada angin hutan yang berembus bersama hujan.

Ketika Tumbler Lebih Cepat Viral daripada Bencana

Wawan merujuk pada kegaduhan jagat maya yang sempat menyedot hampir seluruh energi perhatian publik. Sebuah botol minum bermerek yang hilang di Kereta Rel Listrik.

Satu buah tumbler seharga ratusan ribu rupiah sanggup memobilisasi empati dan kemarahan bangsa ini sampai ke titik didih.

Media massa mengulang-ulangnya. Ribuan orang menghujat. Bahkan sempat memicu drama yang menyerempet ancaman pemecatan.

Saya sempat berpikir, mungkin kalau peristiwa semacam itu nggak terjadi di Jakarta, ia nggak akan pernah menjadi perhatian nasional.

Apa pun yang terjadi di Jakarta cenderung cepat dianggap “nasional”, meski hanya banjir selutut. Sementara bencana di Sumatera—yang menelan ribuan korban jiwa dan menyebabkan kerugian harta benda triliunan rupiah—sering kali diperlakukan sebagai kabar daerah.

Tsunami Kedua Aceh yang Nggak Pernah Ramai

Di saat perhatian kita tersedot ke berita perselingkuhan, atau influencer diare gegara promosi obat diet kedaluwarsa, di Sumatera, di Aceh sebuah ancaman yang jauh lebih besar sedang bergerak perlahan, nyaris tanpa sorotan.

Bahkan gubernur Aceh, menyebutnya sebagai “tsunami kedua”.

Buat saya yang berdarah Aceh, kata tsunami bukan sekadar metafora. Tsunami pertama adalah air laut hitam yang pada 2004 menggulung tanah kelahiran saya. Ia datang cepat, menghancurkan, lalu surut.

Tsunami kedua ini berbeda.

Ia lebih sunyi dari pemberitaan, lebih lambat, tapi nggak kalah mengerikan.

Ia adalah hasil dari eksploitasi dan kehancuran ekologi yang sistematis.

Jika tsunami pertama menyisakan puing, tsunami kedua meninggalkan lumpur setinggi atap rumah, kayu gelondongan hasil pembalakan, dan sungai yang kehilangan kejernihannya.

Sungai, Hutan, dan Kampung yang Dipertaruhkan

Saya cerita sama Wawan tentang kampung halaman saya di Gampong Paya Baro, Kecamatan Woyla Timur.

Dahulu, satu-satunya akses kami adalah sungai (Krueng) Woyla. Kami bertaruh nyawa di atas sampan untuk sampai ke ibu kota kecamatan.

Menariknya, di masa itu kami nggak mengenal kosakata “miskin”.

Bagaimana bisa merasa miskin jika alam begitu murah hati? Jika lapar, ibu cukup memetik daun singkong di sekitar rumah atau mengambil kembang pisang. Semua ada. Semua tumbuh.

Kini, Krueng Woyla nggak lagi menjadi sungai yang saya kenal. Perut buminya dikerok di banyak titik. Emasnya diambil oleh perusahaan asing. Air yang dulu memberi kehidupan kini keruh dan nggak lagi layak menyentuh tenggorokan.

Dan jika hutan Batutegi ini kelak benar-benar menyerah, berubah menjadi hamparan sawit, atau monokultur lainnya, maka habislah kampung-kampung di bawahnya. Termasuk kampung Wawan sendiri, Desa Banyuwangi.

Kita tampak lebih sanggup marah besar karena sebuah botol yang hilang daripada karena paru-paru bumi yang sedang sekarat.

Kita lebih lahap mengunyah berita perselingkuhan—yang menawarkan kepuasan moral murah agar kita merasa lebih suci daripada orang lain—daripada memikirkan nasib air yang kita minum.

Menunggu Air Bersih di Dalam Botol Mahal

Di Umbul Trimulyo, keresahan itu nyata. Sayuran nggak lagi tumbuh sealami dulu. IAR akhirnya datang, bukan untuk menyelamatkan. Hanya menemani, merawat yang tersisa dengan sepenuh hati.

Seorang petani lain, saya lupa namanya, menyela:

“Saikilah sayure, salah satu contoh kacang, kopi, ..., enek lombok kae, dua hari sekali semprot. Obat terus kan itu.”

Dua hari sekali semprot. Racun menjadi rutinitas. Kita menukar kesehatan jangka panjang dengan pestisida demi hasil instan.

Petani itu menambahkan, “Sekarang itu banyak orang pinter, tapi minteri.”

Negeri ini penuh dengan aturan dan orang pintar. Tapi kepintaran itu terlalu sering dipakai untuk mengakali alam dan rakyatnya sendiri.

Bencana alam (meskipun kata ini nggak sepenuhnya tepat), krisis air, hingga urusan perut yang memaksa rakyat menjarah minimarket adalah potret kegagalan sistemik yang sering kali luput dari perhatian kita yang terlalu sibuk dengan drama viral.

Seperti kata Wawan, jika kita berada di posisi mereka yang kelaparan, mungkin kita akan melakukan hal yang sama.

Usai berbincang, Wawan menunjukkan pohon gamal di sela tanaman kopi miliknya. (Foto: Dok. Ayun Supardi)

Dari Umbul Trimulyo, saya belajar kembali satu hal sederhana: kekayaan sejati bukan tentang seberapa mahal merek tumbler yang kita jinjing atau seberapa tinggi status kita.

Kekayaan adalah ketika kita bisa kembali ke sungai tanpa takut keracunan, memetik sayur tanpa cemas residu kimia, dan menjaga hutan agar tetap jadi penyangga nyawa.

Jika kita terus memilih untuk lebih peduli pada skandal pribadi dan tren gaya hidup daripada nasib bumi, maka kita sedang menuju dunia yang tampak canggih, tapi mati rasa.

Dunia di mana kita punya tumbler mahal, tapi nggak ada lagi air bersih untuk mengisinya.